Kepala Dinas  

BUDI KRISTIONO, SH

 

   

Bagan alur adminduk  

gambar Bagan Alur Adminduk

   

Berita Terkini  

 
   

Sosialisasi dan Pembinaan  

Jadwal sosialisasi dan Pembinaan Petugas Registrasi di sini

   

Standar Pelayanan

Detail

STANDAR PELAYANAN : AKTA PERKAWINAN

(INSTANSI/KECAMATAN)

 

 

1.    DASAR HUKUM

a.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.    PERSYARATAN

a.    Fotokopi KK dan KTP calon mempelai yang masih berlaku;

b.    Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal;

c.    Surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan (asli atau fotokopi yang dilegalisir);

d.    Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;

e.    Foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;

f.     2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan fotokopi KTP saksi;

g.    Foto copy Akta Kelahiran kedua mempelai dengan menunjukkan aslinya.

3.    PROSEDUR

a.    Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan;

b.    Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain;

c.    Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

4.    WAKTU PELAYANAN

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja

5.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

6.    PRODUK LAYANAN

Kutipan Akta Perkawinan

7.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6923349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : AKTA PERCERAIAN

(INSTANSI/KECAMATAN)

 

 

1.    DASAR HUKUM

a.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.    PERSYARATAN

a.    Salinan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

b.    Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;

c.    Kutipan Akta Perkawinan yang asli;

d.    Foto copy KK dan KTP yang masih berlaku;

e.    Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir;

f.     Paspor bagi suami atau isteri WNA;

g.    Bagi yang berdomisili di Kabupaten Semarang, melampirkan KK Asli.

3.    PROSEDUR

a.    Pasangan suami dan isteri yang telah bercerai, mengisi formulir pelaporan perceraian dengan melampirkan persyaratan;

b.    Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir pelaporan perceraian dan kelengkapan berkasnya;

c.    Petugas melakukan perekaman data perceraian dalam database kependudukan;

d.    Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, membuat catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan, serta menerbitkan kutipan akta perceraian;

e.    Kutipan akta perceraian diberikan kepada masing-masing mantan suami dan mantan isteri;

f.     Kepala Instansi menerbitkan KK dengan status cerai hidup;

g.    Instansi berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

h.    Kutipan akta perceraian digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.

4.    WAKTU PELAYANAN

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja

5.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

6.    PRODUK LAYANAN

Kutipan Akta Perceraian

7.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6923349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : AKTA KEMATIAN

(INSTANSI/KECAMATAN)

 

 

1.    DASAR HUKUM

a.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.    PERSYARATAN

a.    Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan (Asli);

b.    KK asli;

c.    2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun keatas) dengan melampirkan foto copy KTP.

3.    PROSEDUR

a.    Pemohon mengisi Surat keterangan kematian dengan melampirkan persyaratan;

b.    Surat keterangan kematian ditandatangani oleh pemohon atau Kuasa Pemohon dan Kepala Desa/Lurah;

c.    Petugas melakukan verifiikasi dan validasi isian Surat Keterangan Kematian dan kelengkapan berkas persyaratannya;

d.    Petugas melakukan perekaman data kematian dalam database kependudukan;

e.    Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian.

4.    WAKTU PELAYANAN

Paling lambat 5 (lima) hari kerja

5.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

6.    PRODUK LAYANAN

Kutipan Akta Kematian

7.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6923349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : AKTA KELAHIRAN

(INSTANSI/KECAMATAN)

 

 

1.    DASAR HUKUM

a.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.    PERSYARATAN

a.    Surat Keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.    Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Surat Nikah atau Kutipan Akta Perceraian Orang Tua dengan menunjukkan aslinya;

c.    Foto Copy KK;

d.    Foto copy KTP orang tua/wali/pelapor;

e.    Foto copy Ijasah/STTB SD/SLTP/SLTA yang bersangkutan (apabila sudah memiliki);

f.     Nama dan identitas 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan melampirkan foto copy KTP;

g.    Surat pernyataan kebenaran Anak Kandung untuk jarak kelahiran anak lebih dari 8 (delapan) tahun;

h.    KK asli dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, untuk pencatatan kelahiran anak baru lahir yang belum mempunyai NIK.

3.    PROSEDUR

a.    Pemohon mengisi Surat keterangan kelahiran dengan melampirkan persyaratan;

b.    Surat keterangan kematian ditandatangani oleh pemohon atau Kuasa Pemohon dan Kepala Desa/Lurah;

c.    Petugas melakukan verifiikasi dan validasi isian Surat Keterangan Kematian dan kelengkapan berkas persyaratannya;

d.    Petugas melakukan perekaman data kematian dalam database kependudukan;

e.    Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian.

4.    WAKTU PELAYANAN

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

5.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

6.    PRODUK LAYANAN

Kutipan Akta Kelahiran

7.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6923349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN

 SURAT PINDAH

I.         Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.       Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

a.  Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat .

b.  KK asli;

c.   Pas Foto ukuran 4 x 6 berwarna sejumlah 4 lembar

d.  Data dukung lain jika terjadi perubahan biodata penduduk;

e.   Surat pernyataan suami istri tentang kepindahan.

 

 

III.    PROSEDUR :

a.    Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

b.   Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting aplikasi SMARD;

c.    Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d.   Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

e.    Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dengan aplikasi SMARD;

f.     Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d diserahkan penduduk untuk diteruskan kepada Camat.

g.    Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi .

h.   Surat keterangan pindah diserahkan penduduk untuk diteruskan kepada instansi pelaksana.

i.     Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

 

IV.   Waktu Pelayanan adalah 7 hari

           

V.      Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.   Produk Pelayanan : Surat pindah (SKPWNI)

 

VII. Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN

 KEDATANGAN

 

I.            Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.         Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran kedatangan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

a.  Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat

b.  KTP-el Asli

c.  Surat pindah dari daerah asal.

d.  Data pendukung lainnya.

 

 

III.         Prosedur

 

1.     Penduduk WNI melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

2.     Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam aplikasi SMARD

3.     Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data        Penduduk

4.     Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan       Pembuatan KK baru

5.     Surat Keterangan diserahkan penduduk untuk diteruskan        Kepada camat.

6.     Camat menandatangani Surat Keterangan

7.     Surat keterangan diserahkan penduduk untuk diteruskan               Kepada instansi pelaksana.

8.     Instansi Pelaksana menerbitkan KK serta menyerahkan       Kepada penduduk

 

 

IV.       Waktu Pelayanan adalah 5 hari

           

V.         Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.       Produk Pelayanan : KK Kedatangan

 

VII.    Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

             

         

 

STANDAR PELAYANAN

 SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

( SKTT )

 

I.          Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan. 

 

2.  Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan Orang Asing dan organisasi masyarakat  Asing di daerah.

 

3.  Peraturan Daerah Kabupaten semarang nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.         Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk  WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

a)    Mengisi formulir

b)   Pengantar dari desa diketahui oleh kecamatan

c)    Foto Copy paspor

d)   Foto Copy KK istri / suami

e)    Foto Copi Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku

f)     Foto Copi Surat nikah

g)    Surat Keterangan Tanda Lapor dari instansi yang membidangi

h)   Surat tanda melapor dari kepolisian

i)     Pas foto 4 x 6 2 lembar

j)     Surat pernyataan dari sponsor bermaterai secukupnya

k)   Surat pernyataan dari sponsor bermaterai secukupnya

l)     Surat pernyataaan dari WNA yang menerangkan status perkawinan dan agama.

 

 

 

III.       Prosedur :

1.   Mengajukan surat domisili ke Rt /Rw dan Lurah/desa diketahui camat

2.   diajukan ke instansi pelaksana dengan cara :

a.      Pemohon memasukan berkas kepada petugas.

b.     Petugas verifikasi dan validasi

c.      Petugas mencetak draf yang diparaf oleh kasi dan kabib

d.     Petugas mencetak Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

e.      Kepala dinas menandatangani SKTT

f.       Menyerahkan kepada pemohon.

 

IV.        Waktu Pelayanan adalah 7 hari

           

V.          Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.        Produk Pelayanan : SKTT.

 

VII.     Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

             

 

            

 

STANDAR PELAYANAN

 SURAT PINDAH DATANG SATU DESA/KELURAHAN

 

I.         Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.       Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

a.    Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat .

b.   KK asli;

c.    Data dukung lain jika terjadi perubahan biodata penduduk;

d.   Surat pernyataan suami istri tentang kepindahan.

 

 

III.         PROSEDUR :

                  

1.   Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah melalui aplikasi SMARD;

2.   Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting melalui aplikasi SMARD;

3.   Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

4.   Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ;

5.   Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk

6.   Surat keterangan Pindah diserahkan penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah tujua

 

IV.         Waktu Pelayanan adalah 7 hari

V.           Biaya Pelayanan : Gratis

VI.                   Produk Pelayanan : Surat pindah (SKPWNI)

VII.      Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

STANDAR PELAYANAN

 SURAT PINDAH DATANG ANTAR DESA/KELURAHAN

DALAM SATU KECAMATAN

 

I.          Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.       Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

a.    Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat .

b.   KK asli;

c.    Data dukung lain jika terjadi perubahan biodata penduduk;

d.   Surat pernyataan suami istri tentang kepindahan.

 

III.     PROSEDUR :

 

1.   Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah melalui aplikasi SMARD;

2.   Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting melalui aplikasi SMARD;

3.   Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

4.   Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ;

5.   Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk

6.   Surat keterangan Pindah diserahkan penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah tujuan

 

IV.     Waktu Pelayanan adalah 7 hari

           

V.       Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.     Produk Pelayanan : Surat pindah (SKPWNI)

 

VII.  Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN

 SURAT PINDAH DATANG ANTAR KECAMATAN

DALAM SATU KABUPATEN

 

I.                   Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.                 Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

 

a.    Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat .

b.   KK asli;

c.    Pas Foto ukuran 4 x 6 berwarna sejumlah 4 lembar

d.   Data dukung lain jika terjadi perubahan biodata penduduk;

e.    Surat pernyataan suami istri tentang kepindahan.

 

 

III.                   PROSEDUR :

a.       Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

b.      Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting aplikasi SMARD;

c.       Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d.      Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;

e.       Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dengan aplikasi SMARD;

f.         Surat keterangan Pindah sebagaimana diserahkan penduduk untuk diteruskan kepada Camat.

 

 

IV.              Waktu Pelayanan adalah 7 hari

           

V.                 Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.              Produk Pelayanan : Surat pindah (SKPWNI)

 

VII.            Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

 

 

 

STANDAR PELAYANAN

 SURAT PINDAH ON LINE

 

I.                   Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.                 Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI(On  Line ) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

a.    Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat .

b.   KK asli;

c.    Pas Foto ukuran 4 x 6 berwarna sejumlah 4 lembar

d.   Data dukung lain jika terjadi perubahan biodata penduduk;

e.    Surat pernyataan suami istri tentang kepindahan.

 

 

III.              PROSEDUR :

 Dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a.       Membuka aplikasi/ laman untuk pindah secara dalam jaringan

b.      Mendaftar apabila belum mempunyai akun dalam laman tersebut

c.       Masuk kedalam laman dan memilih jenis pelayanan berupa jenis pelayanan  pindah penduduk

d.      Mengunggah semua pesyaratan yang sebelumnya telah dipindai/difoto;

e.       Pemohon menyetujui dan menerima konfirmasi pendaftaran lewat surat elektronik maupun sms

f.       Jika permohonan sudah jadi pemohon akan mendapatkan surat elektronik dan sms dari instansi pelaksana untuk mengambil surat keterangan pindah di instansi pelaksana

 

IV.              Waktu Pelayanan adalah 7 hari

V.                 Biaya Pelayanan : Gratis

VI.              Produk Pelayanan : Surat pindah (SKPWNI)

VII.            Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN

 PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN

 

I.                   Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen.

 

3.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.                 Persyaratan :

Pendaftara penduduk Non Permanen dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

1.   KTP-el

2.   Kartu keluarga; dan

3.   dokumen pendukung lainnya

                  Pendukung lainnya seperti :

1.   Surat tugas

2.   Surat keterangan dari instansi pendidikan;

3.   Surat keterangan dari instansi /perusahaan

4.   Surat keterangan berobat;dan

5.   Surat pengantar dari RT/RW

 

 

III.              PROSEDUR :

 

a.    Pelaporkan kedatangan kepada ketua RT/RW setempat

b.   Menyerahkan fotocopy dokumen kependudukan (KK, KTP) dari       daerah asal

c.    Mentaati ketentuan aturan lingkungan tempat tinggalnya.

d.   Apabila pindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada ketua RT/RW dan menyerahkan kembali  SKTS yang dimilikinya.

 

IV.               Waktu Pelayanan adalah

           

V.                  Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.               Produk Pelayanan : Tanda pengenal

 

VII.             Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN

 SURAT PINDAH SATU DESA/KELURAHAN

 

I.          Dasar Hukum :

 

1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan.

 

2.  Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

II.       Persyaratan :

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :

1.   Surat pengantar dari RT RW, desa diketahui camat .

2.   KK asli;

3.   Pas Foto ukuran 4 x 6 berwarna sejumlah 4 lembar

4.   Data dukung lain jika terjadi perubahan biodata penduduk;

5.   Surat pernyataan suami istri tentang kepindahan.

 

 

III.         PROSEDUR :

 

a.    Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

b.   Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting aplikasi SMARD;

c.    Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d.   Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

e.    Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dengan aplikasi SMARD;

f.     Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d diserahkan penduduk untuk diteruskan kepada Camat.

g.    Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi .

h.   Surat keterangan pindah diserahkan penduduk untuk diteruskan kepada instansi pelaksana.

i.     Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

 

IV.        Waktu Pelayanan adalah 7 hari

           

V.          Biaya Pelayanan : Gratis

         

VI.        Produk Pelayanan : Surat pindah (SKPWNI)

 

VII.     Penanganan Pengaduan :

1.   Kotak pengaduan

2.   Lewat SMS

3.   WA

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : KARTU KELUARGA

(INSTANSI/KECAMATAN)

 

1.    PERSYARATAN

a.     Mengisi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (F1.05)

b.     KK lama;

c.      Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;

d.     Fotokopi surat nikah atau kutipan akta perkawinan;

e.     Fotokopi surat cerai atau kutipan akta perceraian;

f.       surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang;

g.     Fotokopi kutipan akta kematian

2.    PROSEDUR

Pendaftaran

a.    Mengambil antrian

b.    Menyerahkan dokumen persyaratan

c.    Menerima tanda terima pengambilan

Pengambilan

a.    Menyerahkan tanda terima pengambilan

b.    KK diterima pemohon

3.    WAKTU PELAYANAN

5 hari kerja

4.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

5.    PRODUK LAYANAN

KK

6.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6922349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : PEREKAMAN KTP Elektronik

 

1.    PERSYARATAN

a.     Form permohonan Foto KTP El

b.     FC KK

2.    PROSEDUR

a.    Mengambil antrian

b.    Menyerahkan dokumen persyaratan

c.    Foto KTP

3.    WAKTU PELAYANAN

1 hari kerja

4.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

5.    PRODUK LAYANAN

KTP

6.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6922349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : Cetak KTP Elektronik

 

1.    PERSYARATAN

a.     Form permohonan Cetak KTP El

b.     FC KK

c.      Suket/ KTP Lama/ Surat Kehilangan

2.    PROSEDUR

a.    Mengambil antrian

b.    Menyerahkan dokumen persyaratan

c.    Cetak KTP El

3.    WAKTU PELAYANAN

3 hari kerja

4.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

5.    PRODUK LAYANAN

KTP Elektronik

6.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

a.    Kotak Surat

b.    SMS Center 085741999911

c.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

d.    Telp : (024) 6921105, 6922349

e.    Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN : KIA

 

1.    PERSYARATAN

a.      Formulir pendaftaran permohonan KIA

b.      Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;

c.      KK asli orang tua/Wali;dan

d.      Fc KTP-el asli kedua orang tuanya/wali

e.      pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar Untuk usia 5-17 kurang satu hari

2.    PROSEDUR

d.    Mengambil antrian

e.    Menyerahkan dokumen persyaratan

f.     Cetak KIA

3.    WAKTU PELAYANAN

3 hari kerja

4.    BIAYA PELAYANAN

Gratis

5.    PRODUK LAYANAN

kia

6.    PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

f.     Kotak Surat

g.    SMS Center 085741999911

h.    Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.">Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

i.      Telp : (024) 6921105, 6922349

j.      Situs : sipendukonline.semarangkab.go.id

 

 

 

 

 


 

   

Panduan kader PKK dalam rangka Tertib ADMINDUK

   

BLOGSPOT

   

Sekretaris Dinas  

Drs. RUDI SUSANTO, MM

 

   

Pelayanan Dinas  

Bapak Kepala Dinas sedang melakukan soisalisasi Petugas Registrasi
Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sosialisasi Petugas Registrasi
Sosialisasi Petugas Registrasi
Sosialisasi Petugas Registrasi
   

Find Us on Blog  

   

Kegiatan Dinas  

Rapat Staf Dinas
Kegiatan Darma Wanita Dinas Kependudukan
Pejabat Dinas mengikuti Kirab Hari Jadi Kota Ungaran
mengikuti rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Capil 2016
   

Pengunjung online  

Kami memiliki 10 tamu dan tidak ada anggota online

   

   
© Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil